Memaafkan Demi
Masa Depan
Mohamad Hamdan
Mantan Aktivis UI – ‘98
Inna
lillahi Wa inna illaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah, Jenderal besar
HM. Soeharto, pada minggu 27 Januari 2008, pada pukul 13.10. Berita ini saya dapat tatkala pulang dari
rumah sakit, saat orang tua saya juga tengah terbaring sakit didalam ruang ICU
sehabis operasi malam sebelumnya, dan selesai tepat tatkala Christ John memukul
KO lawannya Ronnet Cabalero dari
Panama
.
Masih
di awalan tahun 2008 ini, dan kita harus kehilangan dua tokoh besar. Selain Pak
Harto. Hari yang sama juga kita mendengar sang penyebar berita kemerdekaan
pendiri stasiun siaran nasional yang lahirnya bernama RRI Yusuf Ronodipuro pun
menutup usianya. Meski demikian porsi terbesar dan sangat berpengaruh dalam
logika “berita”kita tentu masih berkutat dengan berita tentang Pak Harto.
Makin meruncing pro - kontra terhadap keberadaan HM. Soeharto.
Ada
barisan yang
tiba-tiba bersuara lantang menekankan pentingnya memaafkan, meski mungkin juga tanpa
tahu letak kesalahannya. Barisan lain bersikukuh mengadili, seolah begitu
mengerti dan memahami persis letak kesalahannya. Sementara sang penguasa Orde
Baru tersebut yang sudah menjalani perawatan selama 24 hari, saat ini telah
tiada.
SOEHARTO,
SOEHARTOIS dan SOEHARTOISME
Saya kira ada 3 komponen penting kekuatan Cendana penguasa era orde baru
itu sendiri, yakni Soeharto sebagai variable pertama dan kemudian Soehartois
yakni para pengikutnya dan Soehartoisme yakni paradigma kekuasaannya. Dan kita
sebagai generasi yang sepatutnya cerdas melahap informasi hari ini. Tentu mampu
membedakannya.
Tanpa memberikan pengkultusan pada sosok pak Harto, saya kira siapapun
tidak bisa membantah bahwa pak Harto memiliki arti penting kita mesti jernih
melihat sosok soharto sendiri yang hidup sederhana, penuh dengan nilai-nilai
dan falsafah, sebuah sosok yang jarang di jumpai pada masa sekarang ini,
mengingat kita memang semakin krisis kenegarawanan.
Ia di lingkari oleh bawahannya yang menikmati kue dan posisi mereka untuk
saling berkompetisi menjadi yang paling menyenangkan di depan pak Harto. Kita
tentu masih ingat pada paradigma ABS—Asal Bapak Senang, segala macam akrobat
dilakukan untuk menyenangkan pak Harto, hasilnya menempatkan Soeharto diatas
angin dan bersamaan falsafah hidupnya yang kuat dari nilai jawa yang statis,
terciptalah paradigma stabilitas. Stabilitas tentu saja harga mati yang tidak
bisa ditawar. Maka bercak-bercak yang menodai stabilitas tentu saja
berkonsekuensi diamankan.
Makin hari makin dilingkari oleh variabel kekuasaan yang penjilat maka
tidak urung pembangunan makin melenceng ke pendulum yang berbeda dari
cita-citanya awalnya untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan dan akan di
akhiri dengan pemerataan. Lupa bahwa kue pembangunan yang makin membesar mereka
yang dibesarkan Soehartopun bergerak leluasa sementara bahwa pemerataan alpa
segera dilakukan.
Hal ini lebih banyak di untungkan oleh kroni pak Harto fase awal, pada
saat menyadari pemerataan belum terjadi, kroni fase pertama justru berbalik
arah karena sukar membagi porsinya terlena akan kue yang terus disantap oleh
mereka sendiri, sehingga kekuatan-kekuatan ekonomi yang kurang tersebar secara
merata tersebut melahirkan gap dan kesenjangan dan kita bisa lihat pada akhir
masa kekuasaan pak Harto diwarnai kontestasi kerusuhan bermuatan SARA, ini membuka
mata kita semua bahwa ada persoalan dengan pembagian kue pembangunan.
Soeharto hidup dengan falsafah yang saya kira luhur dengan budi pekerti
yang tinggi dan ini dapat dilihat dari kemampuannya mengontrol emosi namun dia
dikelilingi kroni yang penjilat dan membusukkan, sehingga pengaruhnya pada
paradigma pembangunan melesak jauh dari pakem yang di cetuskannya sendiri. Jika
boleh disederhanakan maka Soeharto dikelilingi oleh kroni penjilat sehingga
menghasilkan Soeharto yang otoriter dan haram di kritik.
Kita tentu punya relung maaf untuk pak Harto namun tidak sedikitpun
memberikan peluang kembalinya Soehartoisme apalagi munculnya Soehartois. Kita
harus memaafkan Soeharto tapi tidak mengulangi Soehartoisme, kita harus memulihkan
dan merehabilitasi Soeharto tapi juga menunjukan bahwa di masa kekuasaannya ada
banyak kesalahan yang beliau juga punya andil.
Memang terlalu gegabah menganggap pak Harto pahlawan tapi juga terlalu
mempolitisir kalau menghujat jasanya Soeharto, sosok pemimpin bangsa
Indonesia
, yang pernah berkuasa
di jamannya. Dan jasa serta kesalahannya perlu kita timbang seraya bertanya, begitupun
ada kesalahan, haruskah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya?
Bukankah ini lebih menunjukan kesalahan kolektif kita sebagai bangsa,
karena pada saat itu tentu ada kroni yang hilir mudik mengelilinginya. Belum
lagi intrepretasi bawahannya yang menerjemahkan kebijakannya belum tentu persis
sama dengan keinginan Pak Harto sendiri. Sehingga tidak heran ada jarak
resonansi antara Pak Harto dengan bawahannya.
Persoalan HAM, kasus korupsi, penyelewengan kekuasaan dan kasus demi
kasus dibawah kepemimpinan Soeharto jelas begitu berderet, Disisi lain mata
uang yang sama stabilitas, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, gelanggang
Asean dan stabilisator kawasan juga merupakan prestasi yang tidak boleh kita
nihilkan begitu rupa.
Atau serangan umum 1 Maret, dalam konteks diplomasi kemerdekaan, operasi
mandala dalam perebutan irian barat, apakah anda bisa begitu saja menafikkan?
Ingat kita pernah menjadi pemain telekomunikasi yang paling di segani di
kawasan, itu juga karena andil Pak Harto yang menginstruksikan diluncurkannya
satelite SKSD Palapa.
Inilah era reformasi yang sesungguhnya yang diwarnai dengan rekonsiliasi
yang sesungguhnya yang berdiri diatas koridor hukum namun tanpa juga
berpretensi mengerdilkan arti jasa para pahlawannya.
Sebagai bangsa yang besar yang ingin mewujudkan semangat reformasi kita
juga tidak bisa lagi melihat “dosa” sebuah rezim ditampuk oleh hanya seorang
Soeharto, melainkan kita harus memandangnya sebagai kesalahan kolektivitas kita
sebagai sebuah bangsa. Meninjau Soeharto juga bukan dengan kacamata hitam
putih, pak Harto juga manusia begitu seperti judul sebuah lagu, dia bisa tertawa,
menangis dan sekaligus juga dapat wafat. Soeharto juga manusia.
Memaafkan, tanpa mengetahui letak kesalahannya, sama bodohnya dengan
memberikan dukungan tanpa bersikap kritis. Memaafkan yang serta merta, juga terlalu
keji untuk ketokohan seseorang. Memaafkan tanpa dasar yang tepat, bukankah sama
artinya dengan memaksa seseorang untuk mengakui salah. Soeharto bahkan
sepatutnya menjadi pelajaran paling berharga bagi bangsa ini, dari Pak Harto
pula kita belajar untuk tidak menempatkan pemimpin tanpa cela, dan memberikan
hujatan tanpa mengerti dasar kesalahannya, atau kritikan tanpa solusi kreatif
untuk jalan alternatif.
TEROBOSAN HUKUM
Kasus perdata pak Harto mungkin cukup penting untuk dilanjutkan
mengingat perkara ini tentu akan berkait dengan citra pemerintah saat ini yang
berupaya menunjukan upaya memberantas korupsi. Disisi lain masyarakat mulai
berdatangan air bah simpati, mengingat rekam jejak sejarah dan jasa pak Harto
terus menerus dikumandangkan tiap hari oleh hampir segenap media di Tanah Air
ini.
Sebagai mantan mahasiswa yang turut serta menjadi saksi sejarah penting
pergantian era menuju reformasi seperti sekarang ini, saya kira semua
teman-temanpun terpanggil untuk memberikan pendapatnya meski demikian tentu
saya sadar betul bahwa tidak semua seragam persis dengan saya.
Terus mengejar persoalan perdata pak Hartopun bermuara pada
mempermalukan pak Harto, seolah Soeharto tetap bersalah, seolah pak Harto tetap
perlu dipreteli dan kalau perlu ditelanjangi. Begitukah sikap kita sebagai
ksatria? Sebagai aktivis?
Adakah jalan lain untuk bisa memberikan penghargaan yang tepat pada
orang yang telah berjasa pada bangsa ini namun juga tetap menyuguhkan wacana
kritis sehingga pak Harto bukan harus menjadi pesakitan juga bukan lantas kita
kultuskan.
Perlu terobosan hukum lain dari pemerintah, dan ini saya kira penting
mengingat bahwa, sampai akhir hayatnya pun 4 musim pemerintah belum juga
mengambil keputusan dan peradilan Soeharto yang mengambang juga makin membuat
masyarakat bingung. Penjahatkah atau Pahlawan
Soeharto?
Terobosan ini tentunya dapat di konsultasikan dari sisi hukum yudiridis
dan juga yurisprudensi hukum, serta melihat asas sosial dan realitas yang
berkembang di masyarakat saat ini. Bila hasilnya tepat maka bukan tidak mungkin
citra pemerintah semakin kokoh.
SOEHARTO dan SOFT
POWER
Pernahkah kita mendengar Pemimpin bangsa ini yang berpengaruh di
blantika regional dan internasional, bahkan mereka yang bekerja di perusahaan
Indosat ataupun Telkom mungkin tidak akan lupa bahwa mereka menjadi guru di
kawasan.
Kamboja
,
Vietnam
, Philipine dan
berbagai bangsa di kawasan ini belajar pada mereka soal satellite. Tanpa peran
dan instruksi Khusus dari pak Harto soal peluncuran SKSD Palapa tidak mungkin
kita bisa disegani. Dan ini peran Pak Harto. Bahkan pak Harto memainkan peran
Soft Power Indonesia dimata internasional secara individual melalui citranya
sebagai penjaga stabilitas kawasan yang sangat disegani.
Dimata dunia Internasional Soeharto juga bercitra negarawan dan ini
tentu juga bisa di mainkan secara cermat untuk mengatasi krisis image dari
carut marutnya bangsa ini di mata dunia internasional, pariwisata kita terpuruk
akibat bom bali, pernahkah anda dengar ini ketika pak Harto bekuasa? Bahkan
masih hinggap pameo sampai hari inipun bahwa suara daun jatuhpun masuk catatan intelijen
saat itu, dan apakah kita mau menafikan pak Harto sebagai penjaga stabilitas
kawasan?
Dimasa Soeharto pernahkah ada pulau yang lepas dari pangkuan ibu
pertiwi? Pernahkah Batik, Angklung dan berbagai khasanah kekayaan bangsa di
klaim pihak lain? Saya kira jelas karena makin cerobohnya kita menempatkan
pencitraan diri, bahwa bagimana mungkin dapat dihormati oleh orang lain apabila
kita tidak menghormati diri kita sendiri. Semakin hari bangsa lainpun makin melihat kita sebagai bangsa yang
sakit. Karikatif, dan terus dikalahkan dirinya sendiri.
Kita harus mendudukan persoalan pada posisi yang seharusnya. Demi kepentingan
nasional. Ini berarti pula menyatukan kemauan politik, untuk bertekad
memperlakukan Soeharto sebagai bagian dari sejarah bangsa, sebagaimana adanya.
MEMAAFKAN =
MEMAKSA SALAH
Dalam bahasa politik, seringkali penempatan makna sama persis dengan
agenda tersembunyi jadi bisa berarti eufemisme atau sarkasme. Pemaknaannya bisa
begitu terbalik—reverse meaning. Kita
masih ingat dengan bahasa diamankan. Dalam politik seringkali makna yang
terkandung sama sekali tidak menyentuh soal rasa aman atau keamanan.
Sebaliknya, justru berarti dianiaya.
Meski demikian niat kita untuk memaafkan Soeharto selayaknya tidak
dialamatkan untuk sekedar bahasa yang artinya terbalik tadi, sebab ini justru
untuk memberikan kita rongga bagi masa depan bangsa yang bermartabat. Dan
menurut hemat penulis ini lebih memiliki niatan profetis dan bermanfaat bagi
bangsa. Memaafkan Soeharto berarti bangsa ini akan dikenal dimata bangsa lain sebagai
bangsa yang besar yang mampu memaafkan kesalahan pemimpinnya, ini tentu akan
berguna bagi citra diplomasi kita di mata dunia lain. Bangsa mana yang tak
memiliki sejarah kelam dengan pemimpinnya? Hampir tidak ada saya kira.
Meski demikian saya kira keluarga juga pasti mengakui bahwa Soeharto
juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sehingga saya kira mereka
pasti akan menerima bilamana bangsa ini di ajak bersama-sama memaafkan
Soeharto. Dan saya kira perlu inisiatif untuk memulai sebuah gerakan besar
bersama-sama sebagai rekonsialiasi nasional. Ditambah dengan formula terobosan
hukum yang tepat,
Kita tentu sangat tidak ingin menjadi bangsa pendendam yang “saban” hari
hanya menggali kesalahan masa lampu dan lupa hari ini harga kedelai, yang
melambung tinggi, lupa bahwa di kawasan kita Indonesia bukanlah pemain kunci
lagi bahkan ia hanya sekedar kerbau yang besar yang dicucuk hidungnya oleh Singapura
dalam bidang telekomunikasi.
Di sisi lain, rasa hormat para generasi muda terhadap tokoh besar
seperti pak Harto, bung Karno, terbiarkan terus tergerus sehingga mereka tidak
lagi di kenal sebagai orang besar di blantika kawasan dan internasional, dan
satu lagi, generasi mendatang menjadi lebih sulit memahami gading yang
ditinggalkannya. Generasi mendatang juga makin tidak mengerti benang merah
sejarah bangsanya. Padahal sama kita tahu manakah ada gading yang tak retak?
PAHLAWANKAH
SOEHARTO
Saya percaya kebajikan era reformasi ini juga mengajarkan bahwa kita
menjadi bangsa yang demokratis yang saling menghargai arti perbedaan pandangan,
jangan juga kita menafikan bahwa mereka yang menganggap Soeharto Pahlawan karena
mungkin juga tidak sedikit atau bahkan jika ada survey untuk mengetahui citra Soeharto
di benak masyarakat jangan-jangan hasilnya masih melekat kuat.
Sebelum Partai Golkar mengangkat isu ini alangkah baiknya saya kira
melakukan dengan mendasarkan pada dasar-dasar yang demokratis pula sehingga
tidak lagi perlu di perdebatkan. Poling ataupun survey mungkin bisa menjawab
keinginan mayoritas masyarakat yang sesungguhnya. Atau jangan-jangan diperlukan usulan yang lebih kongkrit, referendum misalnya,
sebagaimana dilakukan di banyak negara untuk kebijakan yang sekiranya
menimbulkan polemik dan ini bisa jadi solusi alternatif sekaligus terobosan
baru ketatanegaraan kita.
Meski demikian kita sangat hormat dan respek terhadap Soeharto namun
tidak memberi peluang sedikitpun bagi Soehartoisme, ataupun Soehartois untuk
kembali memimpin bangsa ini, cukup dan kita cukup kan peran pak Harto, dan
mengucapkan selamat Jalan dengan tanda hormat setinggi-tingginya bagi pemimpin
yang pernah membesarkan bangsa ini.
Selamat jalan pak Harto, biarlah kami juga mengenang pernah menjadi
bangsa yang disegani di kawasan ini dibawah kepemimpinanmu. Selamat Jalan Pak
Harto jasa mu akan kami kenang dan kami bangga pernah dipimpin oleh mu.
